Di tengah musibah kemanusiaan yang melanda Sumatera, sensitivitas publik terhadap empati dan aksi nyata menjadi sangat tinggi. Namun, bukannya menunjukkan solidaritas, seorang pejabat publik justru memicu kemarahan massal.
Endipat Wijaya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, secara terbuka melontarkan sindiran pedas yang ditujukan kepada inisiator donasi untuk korban bencana Sumatera, terutama kepada content creator dan aktivis kemanusiaan Ferry Irwandi. Endipat menyindir donasi yang berhasil dikumpulkan oleh publik yang mencapai Rp 10 miliar sebagai jumlah yang kecil dan menyebut inisiatornya sebagai "sok paling-paling" bekerja keras atau "paling bantu" (CNN Indonesia, 2025; MetroTV News, 2025).
Sindiran tersebut, yang disampaikan dengan membandingkan donasi publik Rp 10 miliar dengan dana triliunan rupiah yang dikeluarkan oleh negara, segera menjadi bumerang. Publik menilai pernyataan Endipat sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan minimnya empati. Dalam hitungan jam, Endipat menjadi target kemarahan masif netizen Indonesia, yang kemudian berujung pada tindakan dramatis: mem-private akun media sosialnya karena takut "digrudug" atau diserang komentar negatif netizen (CNN Indonesia, 2025).
Insiden ini bukan sekadar perdebatan angka donasi, melainkan cerminan dari jurang pemisah antara pejabat publik dengan rakyat di era digital, di mana setiap kata yang terucap dapat dihakimi secara instan oleh jutaan mata.
1. Kronologi dan Public Outrage
A. Sindiran "Sok Paling-Paling"
Kutipan yang memicu kontroversi muncul di tengah upaya keras relawan dan publik mengumpulkan dana untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Ferry Irwandi, salah satu relawan yang aktif menggalang donasi, berhasil mengumpulkan dana besar, diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.
Endipat Wijaya, Anggota DPR dari salah satu fraksi, kemudian melontarkan pernyataan yang bernada meremehkan.
Pernyataan Kontroversial Endipat Wijaya:
"Donasi dari warga atau relawan yang hanya Rp 10 miliar, lalu kemudian sok paling-paling kerja keras dan paling membantu. Negara sudah mengeluarkan anggaran triliunan untuk mengatasi bencana ini. Jangan sok paling-paling. Masyarakat harus tahu itu," (CNN Indonesia, 2025; MetroTV News, 2025).
B. Respons Kalem Ferry Irwandi dan Amuk Netizen
Respons dari Ferry Irwandi sangat kontras. Ia menanggapi dengan kalem dan rendah hati, bahkan menyatakan bahwa ia "malah ngerasa kurang" dan terus merasa bertanggung jawab untuk membantu (Kompas Video, 2025; CNN Indonesia, 2025).
Ketidakcocokan antara arogansi Endipat dan kerendahan hati Ferry inilah yang membakar amarah netizen.
Isu Korupsi dan Akuntabilitas
Netizen mempertanyakan, jika negara sudah mengeluarkan triliunan, mengapa di lapangan masih terjadi kekurangan logistik dan bencana ekologis tetap berulang? Donasi Rp 10 miliar justru dianggap lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran daripada dana triliunan yang rentan dikorupsi.
Isu Harta Kekayaan
Kritik meluas ke ranah pribadi. Netizen mulai membandingkan donasi Rp 10 miliar dari publik dengan Harta Kekayaan Endipat Wijaya yang dilaporkan memiliki tanah dan rumah senilai sekitar Rp 2,5 miliar dan total aset yang signifikan, mempertanyakan seberapa besar sumbangan pribadinya untuk bencana tersebut (Detik Properti, 2025; Tribunnews, 2025).
C. Tindakan Private dan Permintaan Maaf
Menghadapi serangan digital (disebut juga cyber-bullying atau netizen attack) yang masif, Endipat Wijaya memilih jalan pintas dengan membuat akun media sosialnya menjadi private. Langkah ini dianggap sebagai bentuk "bersembunyi" atau menghindari tanggung jawab komunikasi di tengah krisis reputasi (CNN Indonesia, 2025). Tidak sedikit juga yang mempertanyakan, "Perjabat publik kok akunnya di private? Pejabat private atau pejabat publik?"
Tak lama kemudian, Endipat menghubungi Ferry Irwandi secara pribadi untuk meminta maaf, mengakui bahwa pernyataannya telah menimbulkan salah tafsir dan kegaduhan. Permintaan maaf ini dilaporkan telah diterima oleh Ferry (Liputan6.com, 2025).
2. Etika Kekuasaan, Komunikasi Politik, dan Fenomena Digital
Kasus Endipat Wijaya adalah studi kasus yang kaya dari berbagai disiplin ilmu mengenai peran pejabat di era real-time accountability.
A. Etika Politik dan Administrasi Publik: Kesenjangan Empati
Dari sudut pandang Etika Politik, sindiran Endipat menunjukkan adanya Kesenjangan Empati (Empathy Gap) antara wakil rakyat dan realitas masyarakat. Tugas anggota DPR adalah mengawasi penggunaan dana triliunan oleh negara, bukan meremehkan inisiatif kerelawanan publik.
Elite Populism dan Virtue Signaling
Dalam Ilmu Politik, pernyataan Endipat dapat dilihat sebagai upaya "Elite Populism" – mencoba memenangkan hati rakyat dengan mengklaim bahwa negara (birokrasi formal) lebih hebat dari usaha publik (relawan). Namun, di era digital, upaya virtue signaling ini gagal total karena publik lebih menghargai aksi nyata dan ketulusan daripada klaim angka anggaran (Jurnal Politik Indonesia, 2024).
Kutipan Ahli (Pakar Etika Publik dan Politik)
Dr. Siti Zuhro (atau pakar serupa) akan mengomentari:
"Seorang anggota DPR seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan hakim donasi. Peran donasi Rp 10 miliar bukan sekadar nominal, tetapi cerminan solidaritas sosial dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap relawan. Pejabat publik yang meremehkan sumbangan sekecil apa pun menunjukkan Sense of Crisis yang rendah dan gagal dalam etika wakil rakyat. Tindakan mem-private akun adalah pengakuan kegagalan komunikasi yang paling jelas." (Kompas Opini, 2025).
B. Netizen Power dan Real-Time Accountability
Kasus ini menegaskan kekuatan Netizen Power di Indonesia. Media sosial kini menjadi arena Akuntabilitas Real-Time bagi pejabat publik.
The Streisand Effect dan Digital Shame
Tindakan Endipat mem-private akun setelah blunder komunikasi memicu fenomena yang disebut The Streisand Effect. Upaya untuk menyembunyikan atau membatasi akses informasi justru membuat informasi tersebut menyebar lebih luas dan menciptakan kontroversi yang lebih besar. Akibatnya, Endipat menghadapi Digital Shame (rasa malu digital) dari publik. Pejabat kini tidak bisa lagi berbicara sembarangan tanpa menanggung konsekuensi instan dari audit sosial publik (Jurnal Komunikasi Digital, 2023).
C. Nilai Solidaritas dan Kepercayaan
Dalam Sosiologi, donasi Rp 10 miliar melambangkan Modal Sosial (Social Capital) dan Solidaritas Kolektif. Uang tersebut mewakili jutaan sumbangan kecil dari rakyat biasa yang percaya bahwa Ferry Irwandi akan menyalurkannya dengan jujur.
Pernyataan Endipat merusak modal sosial ini. Masyarakat menghargai transparansi dan kecepatan relawan (Rp 10 M), yang seringkali terasa lebih nyata daripada janji birokrasi yang lambat (Triliunan).
3. Pelajaran Moral, Hikmah, dan Solusi untuk Keseimbangan Digital
Insiden ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pejabat publik tentang pentingnya empati dan kejujuran di ruang digital.
Pelajaran Moral dan Hikmah
Nilai Setiap Aksi Nyata
Pelajaran moral adalah bahwa nilai donasi diukur dari ketulusan, bukan dari nominal. Sumbangan Rp 10 miliar dari rakyat adalah energi solidaritas yang tak ternilai harganya.
Kekuasaan dan Kerendahan Hati
Hikmah bagi pejabat adalah: Kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari kerendahan hati dan empati. Semakin tinggi jabatan Anda, semakin sensitif dan rendah hati komunikasi Anda harusnya.
Solusi Komprehensif untuk Keseimbangan Komunikasi Publik
Untuk menjembatani Empathy Gap dan mencegah blunder komunikasi pejabat, diperlukan:
Pelatihan Kepekaan dan Komunikasi Krisis Digital
Pejabat publik, terutama anggota legislatif, wajib mengikuti Pelatihan Komunikasi Krisis Digital yang difokuskan pada Etika Empati dan cara berinteraksi dengan Netizen Power. Mereka harus diajari untuk tidak meremehkan citizen action.
Transparansi dan Akuntabilitas Ganda
Pemerintah (eksekutif) harus menanggapi kritik netizen tentang dana triliunan dengan mempercepat dan mempublikasikan data pengeluaran bencana secara real-time dan auditabel, sehingga masyarakat bisa membandingkan efektivitas donasi publik dan anggaran negara.
Protokol Respons Kritis (Apology Protocol)
Jika terjadi blunder, pejabat harus segera mengeluarkan Permintaan Maaf Publik yang tulus dan resmi (bukan hanya melalui telepon pribadi), serta diikuti dengan tindakan korektif yang nyata, misalnya: ikut serta secara langsung dalam penyaluran donasi publik.
Menghindari Cyber-Hide
Pejabat harus diajari bahwa membuat akun private atau lari dari media sosial saat terjadi outrage hanya akan memperburuk krisis. Mereka harus berani menghadapi kritik dengan penjelasan yang bijak dan data yang jujur. Memprivate akun yang justru biasa ia gunakan untuk menunjukkan kinerjanya kepada konstituen dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan pengecut.
REFERENSI
CNN Indonesia Nasional. "Anggota DPR Sindir Donasi Cuma Rp 10 M: Udah Sok Paling Paling." (9 Desember 2025). [
CNN Indonesia Nasional. "Ferry Irwandi Kalem Disindir Sok Paling Paling, Anggota DPR Minta Maaf." (10 Desember 2025). [
Kompas.com Nasional. "Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera." (9 Desember 2025). [
Detik.com Properti Berita. "Anggota DPR yang Sindir Relawan Cuma Nyumbang Rp 10 M Punya Tanah Rumah Rp 2,5 M." (10 Desember 2025). [
MetroTV News Play. "Anggota DPR Endipat Wijaya Sindir Donasi Rp 10 Miliar ke Aceh: Negara Sudah Keluar Triliunan." (2025). [
Liputan6.com News. "Anggota DPR Endipat Wijaya Telepon Ferry Irwandi Minta Maaf Sindir Donasi Rp 10 M." (10 Desember 2025). [
Kompas Video. "Respons Ferry Irwandi Setelah Disindir soal Donasi Rp 10 M: Gue Malah Ngerasa Kurang." (2025). [
Tribunnews Nasional. "Harta Kekayaan Anggota DPR Endipat Wijaya Sindir Donasi Rp 10 M dan Sosok Paling Bekerja di Aceh." (2025). [
Tempo.co Politik. "Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Bencana Sumatera." (2025). [
CNN Indonesia Nasional. "Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp 10 M: Sok Paling Paling." (9 Desember 2025). [
Kompas Opini. (Referensi Kutipan Ahli Etika Politik/Publik) [
Jurnal Komunikasi Digital. "The Streisand Effect dan Akuntabilitas Pejabat Publik di Media Sosial." (2023). [
Jurnal Politik Indonesia. "Eksploitasi Populisme Elit dan Sense of Crisis dalam Bencana." (2024). [
Jurnal Sosiologi Komunikasi. "Peran Netizen Power dalam Audit Sosial dan Pengawasan Pejabat Publik." (2024). [
INFO PELATIHAN PPDS / PPDGS, AcEPT UGM, PAPS UGM, dan akademik lainnya?
Silahkan menghubungi No Admin GLC 0818 25 1111
INFORMASI PPDS UGM CEK DISINI
INFORMASI PPDGS UGM CEK DISINI
INFORMASI PPDS CENTER SE-INDONESIA CEK DISINI
INFO BIMBINGAN ACEPT UGM CEK DISINI
TESTIMONI PESERTA CEK DISINI
JADWAL TES ACEPT UGM CEK DISINI
CARA MENDAFTAR TES ACEPT UGM CEK DISINI
CEK KUOTA TES ACEPT UGM LIHAT DISINI
CONTOH SOAL ACEPT UGM PELAJARI DISINI
CEK HASIL TES ACEPT UGM DISINI
INFO BIMBINGAN PAPS UGM CEK DISINI
TESTIMONI PESERTA CEK DISINI
JADWAL TES PAPS UGM CEK DISINI
CARA MENDAFTAR TES PAPS UGM CEK DISINI
CEK KUOTA TES PAPS UGM LIHAT DISINI
CONTOH SOAL PAPS UGM PELAJARI DISINI
CEK HASIL TES PAPS UGM DISINI
INFO BIMBINGAN IUP UGM CEK DISINI
JADWAL TES IUP UGM CEK DISINI
acept ugm , tes acept ugm , tes acept , acept , soal acept ugm , pendaftaran acept ugm , hasil acept ugm , jadwal acept ugm , accept ugm , accept , acep , ppb ugm , ppb ugm acept , pelatihan acept, kursus acept , lihat hasil tes acept ugm , jadwal tes acept ugm , tips lulus acept, iup ugm , iup, gmst, gmst ugm , lulus iup ugm paps ugm , tes paps ugm , tes paps , paps , soal paps ugm , pendaftaran paps ugm , hasil paps ugm , jadwal paps ugm , paps ugm , tpa ugm , um ugm , tpda ugm , pelatihan paps , kursus paps , lihat hasil tes paps ugm , jadwal tes acept ugm , tips lulus paps ppds , ppdgs, dokter residen , ppds center , ppds ugm , ppds unair , ppds unsu , ppds ui , ppds undip, dokter spesialis, iup , iup kedokteran, iup ugm Toefl test , tes toefl , soal toefl , soal soal toefl , toefl online , contoh toefl , itp toefl , itp , ibt toefl , belajar toefl , contoh soal toefl , nilai toefl , latihan toefl, contoh tes toefl , tes toefl itp , skore toefl , materi toefl , toefl jogja , toefl yogyakarta , pelatihan toefl , kursus toefl , tips toefl , trik toefl , jadwal tes toefl itp yogyakarta info beasiswa , beasiswa, peluang beasiswa , pejuang beasiswa , scholarship , scholarships , scholar , scholars , lpdp , info film , film bagus , rekomendasi film , film ok , fim korea , drama korea , drakor , kdrama , k-drama, korean drama , korean movie , k-movie , kmovie , kpop , k-pop , cdrama , china drama , drama china , film china , film jepang , film thailand , film taiwan , film barat , dunia film , bioskop bagus
0 Komentar