BERITA VIRAL > Teka-teki Politik di Balik Comeback Sahroni ke Kursi Pimpinan Komisi III DPR RI

Dunia politik tanah air kembali dihentakkan oleh kabar kembalinya Ahmad Sahroni ke posisinya semula sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Setelah sempat dinonaktifkan menyusul sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penetapan kembali politisi Partai Nasdem ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Apakah ini sebuah rehabilitasi nama baik yang sah, ataukah potret kompromi politik yang mengabaikan nilai etik? (CNN Indonesia, 2026; Kompas Nasional, 2026).

Sahroni secara resmi ditetapkan kembali dalam rapat internal Komisi III setelah menjalani masa nonaktif. Meskipun ia menyampaikan terima kasih kepada MKD atas proses hukum yang dilaluinya, publik tetap melayangkan kritik tajam terkait konsistensi penegakan etik di parlemen (Antara News, 2026).

I. Kronologi: Dari Penonaktifan hingga Penetapan Kembali

Perjalanan Sahroni kembali ke kursi pimpinan tidaklah mulus dan penuh drama administratif:

1. Sanksi MKD

Beberapa waktu lalu, MKD memberikan sanksi berupa penonaktifan sementara terhadap Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III karena dugaan pelanggaran kode etik tertentu.

2. Masa Nonaktif Selesai

Fraksi Partai Nasdem menegaskan bahwa Sahroni telah menjalani seluruh masa sanksi dan mengikuti putusan MKD secara kooperatif (Harian Terbit, 2026).

3. Penetapan Kembali (Februari 2026)

Pimpinan DPR RI secara resmi melantik kembali Sahroni ke posisi lamanya. Nasdem berdalih bahwa proses di MKD sudah tuntas secara administratif dan hukum, sehingga hak Sahroni untuk memimpin harus dipulihkan (Merah Putih, 2026).

4. Respon Publik

Pengamat politik dan organisasi sipil menilai langkah ini terlalu terburu-buru dan berisiko memberikan sanksi politik berupa turunnya kepercayaan publik terhadap integritas DPR (Kompas.id, 2026).

II. Analisis Multidisiplin Ilmu

1. Perspektif Ilmu Politik: Teori Elit dan Reciprocal Altruism

Kembalinya Sahroni dapat dianalisis melalui teori elit kekuasaan. Dalam sistem politik Indonesia, kekuatan partai seringkali melampaui mekanisme kontrol etik internal.

Kajian Akademik: Menurut teori Reciprocal Altruism dalam politik, terdapat kecenderungan antar elit untuk saling mengamankan posisi masing-masing demi stabilitas koalisi. Langkah Nasdem mengembalikan Sahroni adalah bentuk proteksi aset politik strategis, namun secara eksternal ini memicu ketegangan dengan pemilih yang mengharapkan standar moral tinggi (Kompas.id, 2026).

2. Perspektif Hukum dan Etika Publik: Formalitas vs Moralitas

Secara hukum acara di DPR, penetapan kembali mungkin sah jika masa sanksi telah berakhir. Namun, dalam kajian etika publik, terdapat perbedaan antara "Legalitas" dan "Legitimasi Moral".

Analisis Keilmuan: Berdasarkan buku "Ethics in Public Management", kepercayaan publik dibangun bukan hanya berdasarkan kepatuhan pada aturan tertulis (hukum), tetapi juga pada persepsi kepatutan. Pengabaian terhadap substansi sanksi MKD demi formalitas administratif dapat menciptakan persepsi bahwa hukum di parlemen hanyalah instrumen seremonial (Antara News, 2026).

3. Perspektif Sosiologi Hukum: Social Trust yang Terkikis

Sosiologi hukum melihat bahwa sanksi etik seharusnya berfungsi sebagai alat pemulihan sosial (restorative). Jika seorang pejabat kembali tanpa ada proses rehabilitasi yang transparan kepada publik, maka fungsi sanksi tersebut gagal. Hal ini berisiko memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya (Klik Nusantara, 2026).

III. Pelajaran Moral dan Hikmah bagi Publik

Kasus ini memberikan refleksi mendalam bagi masyarakat Indonesia:

1. Pentingnya Literasi Politik

Publik harus belajar membedakan antara selesainya masa sanksi administratif dengan pemulihan integritas moral. Kita ditantang untuk terus kritis terhadap setiap kebijakan "bongkar pasang" pimpinan lembaga negara.

2. Integritas Bukan Sekadar Prosedur

Moralitas seorang pemimpin tidak bisa hanya diukur dari apakah dia sudah menjalankan sanksi, tetapi bagaimana dia menunjukkan perubahan sikap dan komitmen setelah melakukan kesalahan.

3. Kekuatan Suara Rakyat

Kritik publik yang masif di media sosial merupakan instrumen kontrol satu-satunya ketika mekanisme kontrol internal parlemen dianggap lemah.

IV. Solusi Jalan Tengah: Reformasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Agar polemik serupa tidak terus berulang dan integritas DPR tetap terjaga, diperlukan solusi struktural:

1. Independensi MKD

Melibatkan unsur akademisi atau tokoh masyarakat yang independen dalam keanggotaan MKD agar putusannya tidak kental dengan kepentingan lobi antar fraksi.

2. Transparansi Pemulihan Hak

Jika seorang pimpinan kembali menjabat setelah sanksi, harus ada "Laporan Pertanggungjawaban Etik" yang bisa diakses publik sebagai bentuk transparansi.

3. Sanksi Politik Melalui Pemilu

Jalan tengah terbaik bagi rakyat adalah menggunakan hak suaranya secara bijak pada pemilu mendatang, dengan menjadikan catatan etik sebagai variabel utama dalam memilih wakil rakyat (Kompas.id, 2026).

Referensi

1. Kompas.id: Penetapan Kembali Sahroni Bisa Berujung Sanksi Politik
2. CNN Indonesia: Ahmad Sahroni Kembali Ditetapkan Jadi Pimpinan Komisi III DPR RI
3. Antara News: Sahroni Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III Usai Dinonaktifkan
4. Kompas Nasional: Balik ke Komisi III, Sahroni Berterima Kasih kepada MKD
5. Harian Terbit: Nasdem Tegaskan Ikuti Putusan MKD Terkait Sahroni
6. Merah Putih: Nasdem Sebut Proses MKD Sahroni Telah Tuntas

INFO PELATIHAN INTERVIEW PPDS / PPDGS, AcEPT UGM, PAPS UGM, dan akademik lainnya?

Silahkan menghubungi No Admin GLC 0818 25 1111

 

INFORMASI PPDS UGM CEK DISINI

INFORMASI PPDGS UGM  CEK DISINI

INFORMASI PPDS CENTER SE-INDONESIA CEK DISINI

INFO BIMBINGAN ACEPT UGM CEK DISINI

TESTIMONI PESERTA CEK DISINI

JADWAL TES ACEPT UGM CEK DISINI

CARA MENDAFTAR TES ACEPT UGM CEK DISINI

CEK KUOTA TES ACEPT UGM LIHAT DISINI

CONTOH SOAL ACEPT UGM PELAJARI DISINI

CEK HASIL TES ACEPT UGM DISINI

INFO BIMBINGAN PAPS UGM CEK DISINI

TESTIMONI PESERTA CEK DISINI

JADWAL TES PAPS UGM CEK DISINI

CARA MENDAFTAR TES PAPS UGM CEK DISINI

CEK KUOTA TES PAPS UGM LIHAT DISINI

CONTOH SOAL PAPS UGM PELAJARI DISINI

CEK HASIL TES PAPS UGM DISINI

INFO BIMBINGAN IUP UGM CEK DISINI

JADWAL TES IUP UGM CEK DISINI

 

---

acept ugm , tes acept ugm , tes acept , acept , soal acept ugm , pendaftaran acept ugm , hasil acept ugm , jadwal acept ugm , accept ugm , accept , acep , ppb ugm , ppb ugm acept , pelatihan acept, kursus acept , lihat hasil tes acept ugm , jadwal tes acept ugm , tips lulus acept, iup ugm , iup, gmst, gmst ugm , lulus iup ugm paps ugm , tes paps ugm , tes paps , paps , soal paps ugm , pendaftaran paps ugm , hasil paps ugm , jadwal paps ugm , paps ugm , tpa ugm , um ugm , tpda ugm , pelatihan paps , kursus paps , lihat hasil tes paps ugm , jadwal tes acept ugm , tips lulus paps ppds , ppdgs, dokter residen , ppds center , ppds ugm , ppds unair , ppds unsu , ppds ui , ppds undip, dokter spesialis, iup , iup kedokteran, iup ugm Toefl test , tes toefl , soal toefl , soal soal toefl , toefl online , contoh toefl , itp toefl , itp , ibt toefl , belajar toefl , contoh soal toefl , nilai toefl , latihan toefl, contoh tes toefl , tes toefl itp , skore toefl , materi toefl , toefl jogja , toefl yogyakarta , pelatihan toefl , kursus toefl , tips toefl , trik toefl , jadwal tes toefl itp yogyakarta info beasiswa , beasiswa, peluang beasiswa , pejuang beasiswa , scholarship , scholarships , scholar , scholars , lpdp , info film , film bagus , rekomendasi film , film ok , fim korea , drama korea , drakor , kdrama , k-drama, korean drama , korean movie , k-movie , kmovie , kpop , k-pop , cdrama , china drama , drama china , film china , film jepang , film thailand , film taiwan , film barat , dunia film , bioskop bagus

---